banner 920x90

7 Fraksi Tolak Wacana Penonaktifan RT/RW, Pengamat: Jangan Sampai DPRD Jilat Ludah Sendiri

  • Share

MAKASSAR, Newstime.id – 7 fraksi DPRD Kota Makassar secara tegas menolak wacana penonaktifan RT/RW oleh Wali Kota Makassar, Mohammad Ramdhan Pomanto. Ketujuh Fraksi tersebut ialah Demokrat, PKS, PAN, PPP, Golkar, PDI Perjuangan dan Nurani Indonesia Bangkit (NIB).

Hal tersebut usai DPRD Kota Makassar menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan sejumlah RT/RW di ruangan Banggar DPRD Kota Makassar, Senin (12/4/2021).

Hasil penolakan menuai banyak sorotan, salah satunya dari Pengamat Pemerintahan Universitas Hasanuddin, Andi Lukman Irwan. Lukman menilai keputusan penolakan yang dilakukan oleh 7 fraksi partai tersebut dianggap terburu-buru.

Ia beranggapan, selaku penyambung lidah rakyat DPRD seharusnya meminta terlebih dahulu penjelasan awal dari Wali Kota Makassar terkait wacana ini.

“Tidak langsung menyatakan menolak, itukan harusnya ada proses klarifikasi memanggil Walikota kan bisa begitu. Untuk meminta alasan di balik wacana yang kemudian nanti setelah proses itu dilakukan baru DPRD kemudian menyampaikan apa pendapat mereka, jangan langsung memvonis menolak,” kata Lukman, Selasa (13/4/2021).

Paling tidak, kata dia, DPRD Makassar selaku mitra strategis Pemerintah Kota membangun komunitas politik sebelum mengambil sikap.

“Jangan jadi prematur juga ini keputusan seakan-akan nanti DPRD menjilat ludah sendiri setelah Walikota (Danny Pomanto) menjelaskan. Jangan mengambil proses dari asas praduga, artinya ada penjelasan yang sifatnya konkret dari pengambil kebijakan,” ujarnya.

Meskipun demikian, kata Lukman Wali Kota Makassar tetap diminta agar menjelaskan secara transparan apa alasan dari wacana pengangkatan Plt RT/RW itu.
Sepanjang Danny mampu menjelaskan landasan penonaktifan itu maka DPRD Makassar pun memiliki mengulas kebijakan Wali Kota. Mengingat, Pemerintahan Danny-Fatma punya tanggung jawab sosial dan politik untuk merealisasikan seluruh janjinya yang tertuang dalam RPJMD.
“Jadi harus ada komunikasi politik yang dilakukan walikota dan DPRD menjelaskan alasan kenapa ada rencana proses penonaktifan ini sepanjang bisa dijelaskan secara transparan saya kira tidak ada alasan tapi memang akan menjadi pertanyaan apa alasan dibalik proses yang dilakukan wali kota ini,” tutupnya.(*)

  • Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *