banner 920x90

Anggaran Medical Check Up Legislator Makassar Capai Rp500 Juta, Kopel: Saya Kira Ada BPJS?

  • Share

MAKASSAR, Newstime.id – Komite Pengawas Legislatif (Kopel) Makassar menyebut biaya pemeriksaan kesehatan atau medical check up anggota DPRD kota Makassar sebesar Rp500 juta merupakan pemborosan anggaran.

Biaya pemeriksaan kesehatan tersebut diperuntukan bagi 50 anggota dewan, artinya setiap anggota dewan dianggarkan sebesar Rp10 juta.

Pemeriksaan kesehatan itu meliputi pengecekan darah, CT Scan, radiologi MRI, dan kesehatan lainnya.

Direktur Kopel Makassar, Ahmad Tang menyebut itu merupakan pemborosan anggaran. Pria yang akrab disapa Ocha ini berdalih anggota DPRD bisa menggunakan BPJS Kesehatan, tidak perlu menganggarkan untuk medical check up.

“Mestinya hal ini tidak usah terlalu berlebihan, saya kira ada BPJS , apakah mereka tidak memakai BPJS? Sementara rakyat diwajibkan untuk menggunakan BPJS,” ujarnya saat dihubungi Newstime.id, Kamis (6/5/2021).

Ia pun mengatakan anggaran itu bisa saja dialokasikan untuk hal yang lebih bermanfaat untuk masyarakat.

“Saya kira dengan anggaran yang tidak sedikit mestinya diperuntukan saja pada kegiatan yang memiliki maanfaat kepada masyarakat Kota Makassar,” lanjutnya.

Angaran itu, kata Ocha, lebih baik jika dialokasikan untuk bidang kesehatan yang saat ini terdampak serius pandemi Covid-19. Selain itu pendidikan dan insfratruktur juga bisa jadi opsi lain.

“Jangan mementingkan diri sendiri sehingga urusan wajib itu dilupakan. Yakni kepentingan publik baik dari segi kesehatan pendidikan infrastruktur dan lainya yang butuh anggaran yang harus diperhatikan oleh DPRD,” pungkasnya.

Sebelumnya, Plt Sekretaris DPRD Makassar, Harun Rani mengatakan pemeriksaan kesehatan itu sudah diatur dalam PP 18/2017. Tujuannya untuk mengetahui status kesehatan anggota dewan di luar cakupan BPJS Kesehatan.

Ia menambahkan, bisa saja anggaran Rp500 juta tidak dipakai semua. Hanya yang dipakai oleh anggota dewan yang memerlukan edical Check Up.

“Jadi dianggarkan untuk 50 orang itu, bisa saja anggota dewan itu tidak menggunakan. Yang menggunakan dibayarkan,” singkat Harun Rani, Rabu (5/5/2021).

Proses pemeriksaan seluruh anggota DPRD ini pun sudah masuk proses tender di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Makassar sejak 30 April 2021. Proses tender akan berakhir pada 4 Juni 2021.

Harun Rani menyebutkan nantinya, ada tim kesehatan yang akan memeriksa seluruh anggota dewan.

“Kalau medical check up itu biasanya di rumah sakit karena alatnya ada semua di sana,” ujar dia.

  • Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *