banner 920x90

Penangkapan Massa Aksi, Arogansi Polisi Berdalih Pandemi

  • Share

Jakarta, Newstime.id-Demonstrasi Hari Buruh Internasional dan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) pada awal Mei lalu berujung penangkapan massa aksi oleh aparat kepolisian. Tercatat, lebih dari 100 orang ditangkap polisi.

Saat unjuk rasa memperingati Hardiknas di depan Gedung Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sembilan orang ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka setelah mengikuti aksi. Mereka diduga melanggar protokol kesehatan dan mengganggu proses penanganan wabah Covid-19 selama masa pandemi.

Cara-cara penangkapan aparat dengan dalih pandemi kerap menuai polemik. Banyak pihak menilai langkah petugas tak tepat lantaran mengabaikan hak-hak konstitusi massa aksi.

“Sejak awal pandemi sampai saat ini aparat keamanan tidak mempunyai konsep yang jelas terkait penanganan aksi unjuk rasa yang melibatkan massa banyak,” kata Peneliti Institute for Security and Strategic Studies, Bambang Rukminto saat dihubungi Newstime.id, Selasa (4/5).

Bambang menilai situasi pandemi dan tuntutan untuk menghargai hak konstitusi masyarakat menjadi dilematis bagi aparat dalam bersikap.

Di satu sisi, kata dia, petugas harus mendukung langkah pemerintah dalam melakukan pencegahan penyebaran Covid-19. Namun di sisi lain, aparat pun tak bisa sembarang menindak pendemo karena hak-haknya dilindungi undang-undang pula.

Bambang mengatakan seharusnya polisi berbenah. Lebih dari setahun penanganan pandemi belum usai, namun polisi terlihat belum memiliki pedoman pengamanan aksi unjuk rasa yang dimodifikasi untuk masa pandemi. Hal itu, menurutnya, dapat menjadi solusi ketimbang mengedepankan proses penegakan hukum.

“Setahun lebih pandemi, mereka tak punya konsep yang jelas. Ini memang menjadi dilema, dan mengurangi kepercayaan masyarakat pada kepolisian,” kata Bambang.

Selain itu, unjuk rasa yang terjadi dua hari terakhir bukan satu-satunya contoh kasus pada masa pandemi. Jauh sebelum ini, telah ada beberapa aksi unjuk rasa yang melibatkan banyak orang.

Dia mengatakan seharusnya demo-demo sebelumnya menjadi pembelajaran bagi kepolisian dalam merumuskan pedoman bagi petugas di lapangan dalam mengamankan aksi unjuk rasa selama pandemi.

“Karena bagaimanapun juga, penegakan hukum itu harus dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan,” jelasnya.

“Akibatnya, arogansi itu muncul dengan asal tangkap saja dengan dalih protokol kesehatan. Sementara, di tempat lain aksi-aksi kerumunan massa tetap dibiarkan,” tambah dia lagi.

Sebagai informasi, sejumlah massa aksi yang ditangkap kepolisian itu sebagian besar sudah dipulangkan. Mereka ditangkap karena dianggap melanggar sejumlah aturan.

Misalnya, saat demo Hari Buruh, mahasiswa Papua ditangkap di depan kantor Kedutaan Besar Amerika Serikat karena tidak mengantongi izin. Di titik lain, 30 mahasiswa juga ditangkap polisi karena dianggap mengganggu ketertiban umum.

Terakhir, pada 2 Mei, sembilan orang dijerat sebagai tersangka karena diduga mengganggu upaya pemerintah menanggulangi pandemi Covid-19.

“Kondisi seperti ini makin meningkat akhir-akhir ini. Saya sampaikan bahwa ada spirit otoritarianisme di tubuh kepolisian yang mengarah pada abuse of power,” ujarnya.

Berkaca pada kasus penangkapan pada aksi Hardiknas, sejumlah mahasiswa dijerat menggunakan Pasal 14 Undang-undang nomor 4 tentang Wabah Penyakit Menular dan Pasal 216 dan 218 KUHP.
Pasal tersebut ditujukan bagi mereka yang menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam beleid tersebut.

Dalam konferensi pers, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus menerangkan bahwa upaya penegakan hukum itu bukan untuk melarang penyampaian pendapat di muka umum.

Hanya saja, menurutnya, penegakan hukum perlu dilakukan karena para peserta aksi tidak menggubris dan mengabaikan protokol kesehatan. Mereka, disebutkan polisi juga tidak mengindahkan peringatan oleh aparat saat demo berlangsung.

“Negara kita negara hukum, dan harus taat kepada hukum,” tutur Yusri, Selasa (4/5).

Namun demikian, penggunaan pasal tersebut di tengah unjuk rasa dinilai berlebihan.

“Polisi berlebihan, karena demonstrasi atau mengajak demonstrasi itu bukan kejahatan,” kata Ahli Hukum Pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar saat dihubungi terpisah.

“Sepanjang demonya memperhatikan prokes seharusnya polisi menghormatinya. Pandemi tidak boleh mematikan demokrasi,” tambah dia lagi.

Fickar mengingatkan, polisi memiliki fungsi lain di luar penegakan hukum yakni melakukan pengamanan dan pemeliharaan ketertiban masyarakat.

Dalam kegiatan unjuk rasa sendiri, kata dia, seharusnya polisi memberikan pengawalan agar demonstrasi berlangsung dengan kondusif.

“Mungkin (polisi) tidak mau pusing. Seharusnya lebih mengedepankan sikap bijaksana menghadapi masyarakat yang terkurung cukup lama,” jelasnya lagi.

Di sisi lain, Fickar menilai bahwa pelanggaran-pelanggaran protokol kesehatan semacam itu tidak tepat untuk dipidanakan. Menurutnya, akan lebih tepat jika dikedepankan pendekatan hukum pelanggaran administratif melalui pelanggaran peraturan daerah (Perda).

Sehingga, kata dia, otoritas penegak hukum yang berwenang memberikan sanksi ialah pemerintah daerah itu sendiri.

“Tugas polisi itu menjaga ketertiban dan keamanan bukan menangkapi orang. Justru polisi harus mengawal agar demonstrasi itu berjalan dengan lancar sebagai bagian dari hak masyarakat berdemokrasi,” tambahnya.

  • Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *