banner 920x90

Estafet Kasus Suap Bupati Nganjuk dari KPK ke Bareskrim Polri

  • Share

Jakarta, Newstime.id – Kasus dugaan suap Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat tak lagi ditangani oleh KPK. Lembaga antirasuah itu menyerahkan tongkat estafet kepada Bareskrim Polri.

Kasus ini mencuat saat Bupati Nganjuk ditangkap di Jawa Timur terkait dugaan suap jual beli jabatan. Dalam penangkapan ini, uang ratusan juta Rupiah juga disita.

Usai penangkapan, terungkap bahwa kasus ini tidak hanya diselidiki oleh KPK melainkan juga dengan Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dirtipikor) Bareskrim Polri. Penyelidikan berlangsung sejak April 2021.

Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar menuturkan KPK menerima laporan adanya penerimaan hadiah atau janji yang terkait dengan pengisian jabatan pada perangkat desa dan camat di lingkungan Pemkab Nganjuk sejak akhir Maret 2021. Tim pengaduan masyarakat (Dumas) lalu menindaklanjuti laporan itu.

“Saat unit koordinasi dan supervisi penindakan KPK berkoordinasi dengan Dirtipikor Bareskrim Polri, juga diperoleh info bahwa Bareskrim Polri juga menerima aduan masyarakat yang sama terkait hal tersebut,” kata Lili dalam jumpa pers di Gedung KPK, Senin (10/5/2021).

“Untuk menghindari adanya tumpang tindih laporan masyarakat, maka dilakukan koordinasi KPK dengan Bareskrim Polri 4 kali dan sepakat akan dilakukan kerjasama menindaklanjuti laporan masyarakat yang dimaksud,” sambungnya.

Pada akhirnya, KPK dan Polri mencapai kesepakatan. Dugaan suap jual beli jabatan Bupati Nganjuk ini dilanjutkan oleh Dirtipikor Bareskrim Polri.

“Penyelesaian penanganan perkara ini akan dilakukan oleh Dirtipikor Bareskrim Mabes Polri,” ucap Lili.

Jumpa pers itu tidak hanya dihadiri pihak KPK. Dari Polri, hadir langsung Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto. Senada dengan Lili, dia juga memaparkan awal mula kesamaan penyelidikan kasus ini antara KPK dan Polri.

Kabareskrim Komjen Agus Andrianto menegaskan komitmen Polri untuk terus bekerjasama dengan KPK dalam mengusut berbagai kasus korupsi. Dalam kasus Bupati Nganjuk, ternyata informasi yang didapat KPK dan Polri sama.

“Informasi yang kita peroleh, sumbernya bisa sama, yang menginformasikan kejadian di wilayah, ini selalu kita komunikasikan jajaran kepolisian dan KPK,” ucap Komjen Agus.

Pengusutan kasus ini sudah melalui berbagai tahapan koordinasi dan berbagi informasi antara 2 lembaga. Komjen Agus mengatakan Bareskrim Polri dan KPK kemarin sama-sama melakukan OTT terhadap Bupati Nganjuk.

“Pada hari Minggu yang lalu, 3 komisioner KPK dan 11 anggota dari Bareskrim Polri bersama-sama melaksanakan kegiatan tindak lanjut atas temuan yang sudah terkumpul untuk melakukan operasi tangkap tangan Bupati dan perangkat yang terlibat dalam jaringan ini,” kata Komjen Agus.

Di kasus ini, Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait pengisian jabatan pada perangkat desa dan camat di lingkungan Pemkab Nganjuk. Selain Novi, ada 6 orang lainnya yang ditetapkan sebagai tersangka.

“Saudara NRH, Bupati Nganjuk yang diduga sebagai penerima atau janji,” kata Direktur Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Mabes Polri Brigjen Djoko Poerwanto.

Enam orang lainnya yang ditetapkan sebagai tersangka adalah:

1. DUP, Camat Pace
2. ES, Camat Tanjunganom sekaligus Plt Camat Sukomoro
3. HAL, Camat Berbek
4. BS, Camat Loceret
5. TBW, Mantan Camat Sukomoro
6. MIM, Ajudan Bupati Nganjuk

“TBW mantan camat Sukomoro sebagai pemberi, dan Saudara MIM ajudan Bupati nganjuk yang diduga sebagai perantara penyerahan uang dari camat dimaksud ke Bupati Nganjuk,” katanya.

  • Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *