banner 920x90

17 Kantor Lurah Dibawah Naungan Pemkot Makassar Bermasalah, Kantor Pindah Ke Kontainer

  • Share

Makassar, Newstime.id – Sebanyak 17 kantor kelurahan di bawah naungan Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar bermasalah. Bahkan ada di antaranya yang terpaksa harus berkantor di kontainer Makassar Recover.

“Kita data ada sekitar 17 (kantor kelurahan bermasalah). Nah solusinya. Karena mereka tidak punya kantor ada yang menumpang ada yang di kantor kecamatan. Ada juga menggunakan kontainer,” kata Kepala Bappeda Makassar Helmy Budiman, Senin (6/8/2022).

Helmy menjelaskan, sejumlah kantor kelurahan bermasalah karena ada di antaranya yang sejak awal memang belum punya tempat. Adapula yang dikuasai warga setelah menang gugatan di pengadilan.

“Termasuk juga (ada kalah gugatan). Kita sudah mendata sekitar 17 kantor kelurahan dari 153 kantor kelurahan yang ada di Kota Makassar,” ucapnya.

Hanya saja, Helmy tidak merincikan kantor kelurahan yang bermasalah berdasarkan kategorinya, dan kelurahan yang dimaksud. Namun dikatakan ada pula kantor kelurahan yang rusak dan butuh perbaikan.

“Maksudnya, ada kantor lurah yang bocor. Rusak berat, itu kita kategorikan. Yang kedua, kantor lurah yang menumpang atau tidak ada Kantornya sama sekali. Itu ada beberapa,” ujar Helmy.

Salah satu kantor yang disebut adalah kantor Kelurahan Tidung, Kecamatan Rappocini dan kantor Kecamatan Wajo yang menampung satu kantor kelurahan.

“Tidung ji saya tahu, karena kebetulan saya pernah datangi tidung, saya datangi kantor lurahnya. Ada yang di kantor Kecamatan Wajo satu. Ada yang numpang situ kantor lurah. Saya lupa apa nama kelurahannya,” tukasnya.

Menurutnya Pemkot Makassar sudah mulai menganggarkan perbaikan kantor kelurahan secara bertahap. Tahun 2023 mendatang diharapkan sudah bisa dirampungkan keseluruhan.

“Tahun ini sudah ada kita kerja, pokoknya tahun ini sudah banyak kantor lurah yang kita perbaiki. Di Dinas Pekerjaan Umum tahun depan itu sudah ada 13 yang dikerja dari 17,” urai Helmy.

Dirinya menambahkan, pembangunan kantor kelurahan pun tergantung kerusakan. Jika masuk kategori berat dan butuh biaya besar, akan diserahkan ke Dinas PU.

“Artinya anggarannya di bawah Rp 200 juta kita serahkan kepada teman teman di kecamatan untuk mereka melaksanakan sendiri. Tapi kalau lebih dari Rp 200 juta, kita serahkan kepada teman teman di dinas PU,” pungkasnya.

  • Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *