Pinrang – Kasus dugaan korupsi terkait hilangnya 500 ton beras Bulog Pinrang naik tahap penyidikan. Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulsel mengungkap kerugian negara atas perkara itu mencapai Rp 5,4 miliar.
“Sementara yang penyidik dapatkan Rp 5,4 miliar seperti itu,” ungkap Kasi Penkum Kejati Sulsel, Soetarmi, Kamis (8/12/2022).
Soetarmi menyatakan, kerugian negara atas perkara itu berdasarkan perhitungan auditor. Namun dia mengaku penyidik akan merilis nominal pasti angkanya.
“Semua bermuara ke satu hasil audit yakni yang dikeluarkan auditor. Kita perkirakan saja dulu Rp 5,4 miliar. Nilai pasti dari auditor nanti,” jelasnya.
Namun penyidik Kejati Sulsel memastikan adanya indikasi pelanggaran hukum dan kerugian. Dasar ini yang dipakai untuk meningkatkan status kasus naik ke penyidikan.
“Ini tindak pidana korupsi. Jadi kan kalau tindak pidana umum itu penggelapan, ini korupsi,” tegas Soetarmi.
Penyidik Kejati Sulsel pun segera menetapkan tersangka atas perkara hilangnya 500 ton beras Bulog Pinrang. Penetapan tersangka disebut sisa menunggu waktu.
“Belum ada tersangka. Tetapi kami sudah penyidikan. Dalam waktu dekat kita akan segera tetapkan tersangka,” paparnya.
Sejauh ini pihaknya sudah memeriksa 12 saksi. Mereka yang diperiksa termasuk eks Kepala Gudang Lampa Pekkabata Pinrang Muh. Idris dan Pimpinan Cabang Pembantu Bulog Pinrang, Radytio W Putra Sikado serta rekanan yakni CV Sabang Merauke Persada.
“Ada 12 saksi yang kami periksa. Dari internal Bulog dan rekanan,” paparnya.
Untuk diketahui, kasus 500 ton beras Bulog Pinrang juga diusut Polres Pinrang. Namun kasus yang bergulir di kepolisian ini masih tahap penyelidikan dengan memeriksa total 14 saksi.
“Masih penyelidikan. Total saksi 14 orang,” ungkap Kasat Reskrim Polres Pinrang AKP Muhalis saat dikonfirmasi detikSulsel, Selasa (6/12).
Pihaknya mengaku masih menunggu hasil audit Bulog terkait jumlah kerugian negara akibat hilangnya 500 ton beras. Muhalis menyebut belum menerima laporan audit yang dilakukan pihak Bulog.
“Kami belum dapat laporan audit dari Bulog. Nanti kami dapatkan laporan tertulis baru bisa menyampaikan terkait itu (kerugian negara),” paparnya.
(*)Sumber: detiksulsel
