MAKASSAR, Newstime.id – DPRD Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel) memelototi draf rancangan APBD Pokok 2023 Pemkot Makassar. Serapan APBD 2022 masih rendah, sehingga menjadi pertimbangan untuk mengalokasikan anggaran pada tahun depan.
“Jangan sampai terulang lagi hal-hal yang terjadi 2022, itu karena anggarannya rendah akan kembali lagi ke 2023,” ujar Wakil Ketua DPRD Kota Makassar Suhada Sappaile kepada newstime.id usai Rapat Paripurna DPRD Makassar, Senin (12/9/2022).
Suhada mengatakan, saat ini draf Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Pokok 2023 masih dibahas. Anggaran yang diajukan tiap SKPD masih dikaji di tingkatan komisi DPRD.
“Jadi masih plafon sementara, jadi belum kelihatan berapa besar dari tiap SKPD untuk mengajukan (anggaran),” ujarnya.
Namun pihaknya memastikan, apa yang masih perlu dievaluasi pada APBD 2022, akan menjadi pertimbangan untuk menentukan alokasi APBD Pokok 2023 Pemkot Makassar.
“Hal-hal yang sudah terjadi di 2022 nanti yang dirasa tidak bagus itu akan kita perbaiki di 2023,” tambah legislator fraksi PDI Perjuangan ini.
Sebelum masuk pada pembahasan mendalam soal APBD 2023, koreksi mendalam terkait APBD 2022 mesti dilakukan. Apalagi, kata Suhada, serapan anggaran tahun 2022 masih rendah di bawah 50%.
“Serapan anggaran dari Pemerintah Kota itu kan masih minim. Setiap SKPD itukan masih berada di bawah 50% (atau) 40%,” urai Suhada.
Salah satu SKPD yang dimaksud, yakni Dinas Pekerjaan Umum (PU) Makassar. Serapan anggaran yang masih rendah di Dinas PU membuat program pembangunan di Kota Makassar terhambat.
“Itu kan bersentuhan langsung dengan fisik. Pembangunan Kota Makassar. Jadi kelihatan kan, (seperti proyek) jalan-jalan, drainase dan sebagainya, itu tidak terakomodir dengan baik, tidak terlaksana,” paparnya.
Kondisi serapan APBD 2022 itu, juga menjadi acuan dalam pembahasan dan penetapan APBD Perubahan 2022. Setelah dibahas di tingkatan komisi, rancangan anggaran tersebut akan dikaji lebih mendalam di tingkat badan anggaran.
“Jadi ini kita kasih panel. Setelah di (APBD) Perubahan kita lanjut ke (APBD) Pokok,” imbuh Suhada.
Banggar DPRD: Perencanaan SKPD Tidak Baik
Sementara Juru Bicara Banggar DPRD Makassar Mario David menganggap program kegiatan di tiap SKPD tidak direncanakan dengan baik. Akibatnya, serapan APBD Pemkot tidak maksimal.
“Yang problem ini kan begitu banyak program yang dibuat SKPD tidak punya perencanaan yang baik,” kata Mario David dalam keterangannya, Senin (5/9) lalu.
Kondisi tersebut membuat pembahasan APBD Perubahan 2022 menjadi alot. DPRD Makassar ragu untuk mengalokasikan anggaran di APBD Perubahan dikarenakan APBD Pokok 2022 saja belum bisa dimaksimalkan.
“Pemkot ini kita sudah berikan anggaran tapi dia tidak laksanakan. Efeknya apa, banyak masyarakat yang kecewa sudah tiga tahun ini sejak dua tahun COVID tidak jalan, banyak program yang menyentuh masyarakat seperti jalan, jembatan, drainase, itu tidak terlaksana,” ujarnya.
Saat ini DPRD Makassar mengebut pembahasan anggaran. Pasalnya APBD Perubahan 2022 Pemkot Makassar sudah harus ditetapkan akhir September, sedangkan APBD Pokok 2023 sebelum 30 November.
Ancaman Danny Efek Realisasi APBD Rendah
Wali Kota Makassar Moh Ramdhan ‘Danny’ Pomanto mengancam tidak membayar tambahan penghasilan pegawai (TPP) di SKPD yang serapan anggarannya rendah. Surat perintah perjalanan dinas (SPPD) untuk ASN juga tidak diberikan.
“Semua yang di bawah (target realisasi) TPP-nya ditahan. Tidak boleh keluar-keluar. SPPD tidak boleh keluar (ditahan),” ungkap Danny kepada wartawan, Jumat, (2/9) lalu.
